Analisis Hukum Potensi Penyalahgunaan jabatan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
Pemilu dan Pemilihan merupakan ajang pesta Demokrasi yang diselenggaran
berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan yang mengatur adanya larangan
penyalahgunaan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal
71 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 282.
Bawaslu RI melakukan penjaringan masukan kepada Bawaslu Kota
Yogyakarta terkait adanya dugaan panyalahgunaan jabatan pada pelaksanaan
Pemilihan Tahun 2017 yang didasari adanya dugaan ketidaknetralan dalam
penyalahgunaan jabatannya.
“Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki prinsip dalam pengawasan
yaitu melakukan pencegahan sebelum dilakukan penindakan pelanggaran, upaya ini
dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran†ucap Ketua Bawaslu Kota
Yogyakarta Tri Agus. Kamis, (10/3/2022)
Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 diharapkan tidak
terjadi adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Anggota TNI/Polri dan Kepala Daerah atau sebutan lain/Lurah.
Artikel Terkait
Identifikasi Permasalahan Sinkronisasi DPB dan DP4
Bawaslu DIY gelar Rapat Koordinasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Hotel Grand Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (17/2/2022). Hadir dalam Rapat tersebut, KPU DIY Wawan Budiyanto, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY Bambang Eka Cahya Widodo, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se DIY, Partai Politik dan Alumni SKPP. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar […]
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Institut Anti Korupsi
Penandatanganan MoU antara Bawaslu Kota Yogyakarta dan Institut Anti Korupsi telah dilakukan. Agenda penandatangan MoU dihadiri langsung oleh Direktur Institut Anti Korupsi Muhamad Rusdi, S.H.,M.Hum dan Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto,S.H. Jumat, (2/11/ 2021). Agenda Penandatanganan MoU menghasilkan kesepakatan bahwa terbentuknya Nota Kesepakatan kedua belah pihak terkait kerjasama antara lain Sosialisasi Pengawas Partisipasif, Pendidikan Pengawas Partisipasif berupa […]
Deklarasi Pemuda AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Isu Sara serta Hoax) Membangun Demokrasi Substansi di Yogyakarta
Bawaslu Kota Yogyakarta menggelar Deklarasi Pemuda AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Sara, serta Hoaks) Kota Yogyakarta 2021. Kegiatan ini dilangsungkan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta bersama dengan pemuda-pemudi AMPUH Kota Yogyakarta yang berasal dari kecamatan Wirobrajan, Kraton, Gondokusuman dan Umbulharjo, Sabtu (9/10/2021) Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan yang dalam […]