Politik Uang, Patron Klien, dan Peran Pemuda sebagai Masyarakat Sipil yang Kritis

Ada problem yang mendasar dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia, yaitu Money Politik.

“Transaksional pemilih dan pemimpin politik dikarenakan adanya gejala Patron Klien yang sangat kuat. Pemimpin di tingkat elit, misal Parpol, calon legislatif maupun eksekutif melakukan perilaku “membeli suara”  pemilih. Hubungan yang asimetris ini berdampak panjang dan meruntuhkan nilai nilai konstituensi dalam proses demokrasi kita. Pemimpin yang telah membeli suara tersebut kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan jangka pendeknya sendiri daripada mewakili pemilihnya. Hal ini telah terjadi dan merusak nilai nilai demokrasi yang telah terbangun dalam hidup sehari hari”.

“Kedua adalah pragmatisme warga yang belum memiliki kesadaran kritis kewarganegaran atau citizenship yang kuat dalam menghadapi Modal Kapital yang beroperasi pada ritual demokrasi setiap lima tahunan. Oleh karena itu masyarakat sipil wajib membangun sinergisitas jejaring masyarakat sipil untuk melawan narasi transaksional itu dengan aksi strategis yang pasti membutuhkan energi panjang dan bahkan perlu membutuhkan satu generasi untuk memutuskan perilaku  pragmastisme tersebut yang membunuh substansi nilai nilai demokrasi. Pemuda adalah kelompok strategis yang wajib di dorong melakukan pendidikan literasi politk bersama sama elemen lain di Kota Yogyakarta ini, mereka memiliki nilai nilai kejuangan yang tidak dimiliki oleh generasi tua yang sudah agak tercemari oleh perilaku pragmatisme”, demikian sepotong wawancara Tim Buletin Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Tokoh Penggiat Anti Money Politik dan akademisi FISIP UMY Bambang Eka Cahya Widodo di salah satu ruangan Kampus UMY di ringroad barat, Rabu (03/03/2021).

Bawaslu

Artikel Terkait

Bawaslu Kota Yogyakarta Siap Ikuti Self Assesment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta,  hadiri pertemuan rapat evaluasi dan persiapan pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diadakan oleh Bawaslu DIY. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu DIY, Agus Muhamad Yasin menyampaikan, “tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kendala-kendala Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 […]

Rapat Koordinasi Pemuktahiran Daftar Pemilh Berkelanjutan Bulan Maret 2021

Jumat (9/4/2021) Pukul 10.00 WIB KPU Kota Yogyakarta melaksanakan Rapat Koordinasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret 2021 melalui Zoom Meeting yang dihadiri Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro, Staf Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Partai Politik Tingkat Kota Yogyakarta. Siti Nurhayati Anggota KPU […]

Bawaslu Kota Yogyakarta Menghadiri Diskusi Institute For Democracy And Welfarism (IDW)

Hari Jum’at 27 November 2020, pukul 19.25 WIB anggota Bawaslu Kota Yogyakarta bersama Staf teknis non PNS  ke Kantor Institute For Democracy And Welfarism (IDW) di Jl.Cempedak H9 Perum Sawit sari, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta. Memenuhi permohonan undangan dari IDW sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi rutin dengan tema “Sharing pengembangan komunitas pengawasan partisipatif di Kota […]